Logo BaruPN

Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Covid-19

Instruksi Dirjen Badilum tentang Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Covid-19
Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Covid-19

Template website pengadilan yang sudah memenuhi standar SKMA 1-144/2011 Mengenai Keterbukaan Informasi Publik. Selain itu website yang menggunakan template ini dapat diakses oleh masyarakat yang difable.

Selamat Datang di Pengadilan Negeri Ngawi

SURVEI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT PENGADILAN NEGERI NGAWI KELAS II

Sehubungan dengan pembenahan system manajemen pengelolaan Pengadilan Negeri Ngawi Kelas II, kami ingin mengetahui pendapat bapak/ibu selaku masyarakat dan pengguna pengadilan terkait pelayanan Pengadilan Negeri Ngawi Kelas II
SURVEI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT  PENGADILAN NEGERI NGAWI KELAS II

KUESIONER SURVEI INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI PENGADILAN NEGERI NGAWI KELAS II

KUESIONER SURVEI INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI PENGADILAN NEGERI NGAWI KELAS II
KUESIONER SURVEI INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI PENGADILAN NEGERI NGAWI KELAS II

Jadwal Sidang Hari Ini

Untuk melihat jadwal sidang hari ini silahkan klik pada tautan diawah ini
Jadwal Sidang Hari Ini

e-Court

Adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online, Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan Persidangan yang dilakukan secara Elektronik.TEKNOLOGI INFORMASI UNTUK MELAYANI"
e-Court

Eraterang

Eraterang merupakan media elektronik dalam memberikan pelayanan Permohonan Surat Keterangan pada Pengadilan Negeri
Eraterang
Mekanisme penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk perkara Pidana dan Perdata 1.
Mekanisme Penyelenggaraan Bantuan Hukum

JIka anda menemukan dugaan "Pelanggaran Kode Etik" di lilngkungan Mahkamah Agung RI dan badan peradilan dibawahnya, LAPORKAN melalui SIWAS !!!

 

Sistem Informasi Pengawasan

VISI PENGADILAN NEGERI NGAWI

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Ngawi Yang Agung”

MISI PENGADILAN NEGERI NGAWI

      - Menjaga independensi Pengadilan Negeri Ngawi;

      - Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan serta

         memberikan pelayanan yang “RAMAH” (Responsif, Adil, Melayani, Akuntabel, Humanis);

      - Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan;

      - Melaksanakan pengawasan dan pembinaan aparatur peradilan yang efektif dan efisien;

      - Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien;

      - Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan

        yang berlaku.

VISI & MISI

STOP GRATIFIKASI

STOP GRATIFIKASI !!! Apapun bentuknya, LIHAT, LAWAN, LAPORKAN !
STOP GRATIFIKASI

Informasi Perkara

sipp laptop

Telusuri serta awasi jalannya proses penyelesaian perkara anda secara online

 

Implementasi SIPP

icon productivity

Evaluasi Implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri

Eraterang

resume a0572

Permohonan Surat Keterangan Secara Elektronik

SiPAPU

tracking png 6 74f8a

Sistem Informasi Pembinaan Administrasi Peradilan Umum

Pelaporan

report icon 0446e

Pelaporan Perkara dan Selain Perkara Secara Elektronik

Prosedur Permohonan Informasi

 

PROSEDUR PERMOHONAN INFORMASI

A. Umum
1. Prosedur pelayanan informasi di Pengadilan terdiri dari:

  1. Prosedur Biasa; dan
  2. Prosedur Khusus.

2.Prosedur Biasa digunakan dalam hal:

  1. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik;
  2. Informasi yang diminta bervolume besar;
  3. Informasi yang diminta belum tersedia; atau
  4. Informasi yang diminta adalah informasi yang secara tidak tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses public atau informasi yang secara tegas dinyatakan sebagai informasi yang rahasia sehingga harus mendapat ijin dan diputuskan oleh PPID.

3. Prosedur Khusus digunakan dalam hal permohonan diajukan secara langsung dan informasi yang diminta:

  1. Termasuk dalam kategori yang wajib diumumkan;
  2. Termasuk dalam kategori informasi yang dapat diakses public dan sudah tercatat dalam Daftar Informasi Publik dan sudah tersedia (missal: sudah diketik atau sudah diterima dari pihak atau pengadilan lain);
  3. Tidak bervolume besar (jumlahnya tidak banyak); dan/atau
  4. Perkiraan jumlah biaya penggandaan dan waktu yang dibutuhkan untuk penggandaan dapat dilakukan dengan mudah.
  5. Alasan permohonan informasi yang dibuat Pemohon tidak dapat dijadikan alasan untuk menolak pemberian informasi.
  6. Petugas informasi wajib membantu Pemohon informasi dalam mengajukan permohonan.
  7. Khusus informasi untuk mendapatkan fotokopi putusan Mahkamah Agung baru dapat diminta setelah putusan tersebut diterima oleh para pihak yang berperkara atau setelah 1 (satu) bulan sejak putusan tersebut dikirimkan oleh Mahkamah Agung ke Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding.

B. Prosedur Biasa

Pelayanan informasi dengan menggunakan prosedur biasa dilakukan sesuai dengan skema alur dalam gambar berikut:

prosedur biasa

C. Prosedur Khusus

Pelayanan informasi dengan menggunakan prosedur khusus dilakukan sesuai dengan skema alur dalam gambar berikut:

prosedur khusus

  • Sistem Informasi Penelusuran Perkara
  • Direktori Putusan
  • JDIH MARI

Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Read More

Pencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia

 

Read More

Pencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 

Read More

Tautan Aplikasi

Hubungi Kami

Pengadilan Negeri Ngawi

Jl. PB. Panglima Sudirman No.97

Telp. (0351) 749215 

Email: pn.ngawi.ramah@gmail.com

Facebook

Instagram

Home