Logo BaruPN

Laporan Hasil Survey Persepsi Korupsi

Laporan Hasil Survey Persepsi Korupsi

Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Covid-19

Instruksi Dirjen Badilum tentang Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Covid-19
Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Covid-19

Template website pengadilan yang sudah memenuhi standar SKMA 1-144/2011 Mengenai Keterbukaan Informasi Publik. Selain itu website yang menggunakan template ini dapat diakses oleh masyarakat yang difable.

Selamat Datang di Pengadilan Negeri Ngawi

SURVEI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT PENGADILAN NEGERI NGAWI KELAS II

Sehubungan dengan pembenahan system manajemen pengelolaan Pengadilan Negeri Ngawi Kelas II, kami ingin mengetahui pendapat bapak/ibu selaku masyarakat dan pengguna pengadilan terkait pelayanan Pengadilan Negeri Ngawi Kelas II
SURVEI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT  PENGADILAN NEGERI NGAWI KELAS II

KUESIONER SURVEI INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI PENGADILAN NEGERI NGAWI KELAS II

KUESIONER SURVEI INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI PENGADILAN NEGERI NGAWI KELAS II
KUESIONER SURVEI INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI PENGADILAN NEGERI NGAWI KELAS II

Jadwal Sidang Hari Ini

Untuk melihat jadwal sidang hari ini silahkan klik pada tautan diawah ini
Jadwal Sidang Hari Ini

e-Court

Adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online, Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan Persidangan yang dilakukan secara Elektronik.TEKNOLOGI INFORMASI UNTUK MELAYANI"
e-Court

Eraterang

Eraterang merupakan media elektronik dalam memberikan pelayanan Permohonan Surat Keterangan pada Pengadilan Negeri
Eraterang
Mekanisme penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk perkara Pidana dan Perdata 1.
Mekanisme Penyelenggaraan Bantuan Hukum

JIka anda menemukan dugaan "Pelanggaran Kode Etik" di lilngkungan Mahkamah Agung RI dan badan peradilan dibawahnya, LAPORKAN melalui SIWAS !!!

 

Sistem Informasi Pengawasan

VISI PENGADILAN NEGERI NGAWI

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Ngawi Yang Agung”

MISI PENGADILAN NEGERI NGAWI

      - Menjaga independensi Pengadilan Negeri Ngawi;

      - Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan serta

         memberikan pelayanan yang “RAMAH” (Responsif, Adil, Melayani, Akuntabel, Humanis);

      - Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan;

      - Melaksanakan pengawasan dan pembinaan aparatur peradilan yang efektif dan efisien;

      - Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien;

      - Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan

        yang berlaku.

VISI & MISI

STOP GRATIFIKASI

STOP GRATIFIKASI !!! Apapun bentuknya, LIHAT, LAWAN, LAPORKAN !
STOP GRATIFIKASI

Laporan Hasil Survey Persepsi Korupsi

Laporan Hasil Survey Persepsi Korupsi

Laporan Hasil Survey Persepsi Korupsi

Laporan Hasil Survey Persepsi Korupsi

Laporan Hasil Survey Persepsi Korupsi

Laporan Hasil Survey Persepsi Korupsi

Informasi Perkara

sipp laptop

Telusuri serta awasi jalannya proses penyelesaian perkara anda secara online

 

Implementasi SIPP

icon productivity

Evaluasi Implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri

Eraterang

resume a0572

Permohonan Surat Keterangan Secara Elektronik

Jadwal Sidang Hari Ini

Pelaporan

report icon 0446e

Pelaporan Perkara dan Selain Perkara Secara Elektronik

Mekanisme Penyelenggaraan Bantuan Hukum

Mekanisme penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk perkara Pidana dan Perdata

1.  Majelis Hakim menetapkan dan menunjuk Advokat untuk memberikan jasa bantuan hukum dan membuat surat kuasa khusus guna bertindak mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lainnya untuk kepentingan Terdakwa selaku pemohon bantuan hukum. Penetapan dan penunjukan Advokat diatas wajib di lengkapi dengan :

- Surat Kuasa Khusus.
- Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah atau Kepala Desa setempat atau Kartu Keluarga Miskin (KKM), atau Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), atau Kartu Keluarga Harapan (KKH), atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau Surat Pernyataan Tidak Mampu yang dibuat dan ditandatangani pemohon bantuan hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri.

2. Berdasarkan Penetapan Penunjukan Advokat untuk memberikan jasa bantuan hokum tersebut, selanjutnya dikeluarkan pula :

a. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang memerintahkan Kuasa Pengguna Anggaran untuk membayar dana bantuan hukum kepada Advokat yang telah ditunjuk untuk memberikan jasa bantuan hukum kepada Terdakwa.
b. Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri selaku Kuasa Pengguna Anggaran membuat Surat Keputusan Pembebanan Dana Bantuan Hukum tersebut ke DIPA pengadilan

3. Pencairan anggaran Bantuan Hukum kepada Advokat dilakukan setelah perkara diputus oleh Pengadilan Negeri dengan melampirkan :

- Surat Kuasa Khusus.
- Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah atau Kepala Desa setempat atau Kartu Keluarga Miskin (KKM), atau Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), atau Kartu Keluarga Harapan (KKH), atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau Surat Pernyataan Tidak Mampu yang dibuat dan ditandatangani pemohon bantuan hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri.
- Penetapan Majelis Hakim untuk Penunjukan Advokat yang menjalankan kuasa penerima bantuan hukum.
- Salinan/Petikan Putusan Perkara tersebut.

4.  Komponen yang dibiayai dan dibayarkan dengan Anggaran Dana Bantuan Hukum untuk kepentingan Terdakwa (pemohon bantuan hukum) dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri terdiri dari : Advokat, Saksi, Saksi Ahli, dan Penerjemah.

5. Saksi yang dimaksud di dalam angka 4 adalah saksi yang meringankan Terdakwa (saksi Adecharge)

6. Anggaran Dana Bantuan Hukum yang dialokasikan untuk empat komponen diatas merupakan biaya transport.

7. Pengaturan pengeluaran dana Bantuan hukum sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk empat komponen tersebut diperinci masing – masing sebagai berikut:

a. Advokat sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
b. Saksi maksimal sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
c. Saksi Ahli maksimal sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) ;  dan
d. Penerjemah maksimal sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

8. Pengeluaran / pencairan uang oleh Bendahara Pengeluaran Pengadilan Negeri untuk biaya Saksi Adecharge, atau Saksi Ahli atau Penterjemah tersebut harus dilengkapi dengan Penetapan Majelis Hakim dan/atau berita acara persidangan Saksi Adecharge, atau Saksi Ahli, atau Penerjemah serta menanda tangani kwitansi tanda bukti pengeluaran.

9. Bendahara Pengeluaran mencatat dan membukukan semua pengeluaran dalam buku register khusus dan menyimpan bukti-bukti yang berkaitan.

 

  • Sistem Informasi Penelusuran Perkara
  • Direktori Putusan
  • JDIH MARI

Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Read More

Pencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia

 

Read More

Pencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 

Read More

Tautan Aplikasi

Hubungi Kami

Pengadilan Negeri Ngawi

Jl. P.B. Sudirman No.97

Telp. (0351) 749215 

Email: pn.ngawi.ramah@gmail.com

Facebook

Instagram @pn_ngawi

Home